Home‎ > ‎

LAZ

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 02 TAHUN 2014

 
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


LAZ Berskala Provinsi


Pasal 1

 

(1)   Izin pembentukan LAZ berskala Provinsi dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.


 (2)   Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.


 Pasal 2
 
(1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
 
(2)  Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala Provinsi.
 
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam,   yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
 
a. Anggaran dasar organisasi.


b. Surat keterangan terdaftar dari organisasi / satuan kerja perangkat daerah pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementeian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam.


c. Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota.


d. Surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing masing pengawas syariat.


e. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan,pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan.


f. Surat pengangkatan pegawai.


g. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait, dan


h. Ikhtisar program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) Kabupaten / Kota yang yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah Zakat yang disalurkan, serta keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Beneit), dan dampak (Impact) program bagi penerima manfaat.

 

 

LAZ Berskala Kabupaten / Kota


Pasal 3

(1)    Izin   pembentukan LAZ berskala Kabupaten / Kota dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kabupaten / kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

 

(2)    Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

 

Pasal 4

(1)   Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.

(2)   Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten / Kota.

(3)    Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:

 
a.     Anggaran dasar organisasi;

b.     surat keterangan terdaftar dari organisasi / satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten / Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah Kabupaten / Kota di bidang Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;

c.     Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;

d.     Surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;

e.     Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan,pendistribusian,dan  pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
 
f.     Surat pengangkatan pegawai;

g.     Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan

h.     Ikhtiar program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki di 3 (tiga) kecamatan atau nama lainnya di Kabupaten / Kota tersebut yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah Zakat yang disalurkan, serta keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit), dan dampak (Impact) program bagi penerima manfaat.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Tampilkan Download
Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat)  4235k v. 7 22 Agt 2017 18.12 Baznas Batam
Comments