ARTIKEL‎ > ‎

Izin Dan Rekomendasi LAZ Serta Menyikapi Pelanggaran Yang Terjadi

diposting pada tanggal 31 Jul 2017 13.57 oleh Baznas Batam   [ diperbarui31 Jul 2017 14.10 ]

IZIN DAN REKOMENDASI LAZ

SERTA MENYIKAPI PELANGGARAN YANG TERJADI

Oleh: Drs. Hamzah Johan (Waka I Baznas Kota Batam Periode 2015-2020)

 

PENDAHULUAN

LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga yang diatur oleh undang-undang sebagai lembaga yang membantu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam mengelola zakat. Pasal 17 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2011 menyebutkan : “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Untuk membentuk LAZ tersebut, Pemerintah telah membuat regulasinya, antara lain; Undang-Undang  No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 333 Tahun 2015. Demikian pula Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang  No. 23 Tahun 2011, LAZ diatur dalam 4 pasal, yakni; pasal 17 sampai dengan pasal 20. Pasal 17 menyebutkan tentang kedudukan LAZ sebagai pembantu BAZNAS. Pasal 18 menyebutkan tentang yang berwenang memberi izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan LAZ. Pasal 19 tentang laporan LAZ secara berkala yang telah diaudit kepada BAZNAS. Dan pasal 20 tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai LAZ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pembentukan dan perizinan LAZ diatur mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 65. Sedangkan pada KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman pemberian izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, diatur dalam bentuk lampiran yang terdiri dari 8 (delapan) BAB. BAB I berisi Pendahuluan; BAB II Persyaratan Pembentukan LAZ; BAB III Mekanisme Pengajuan Izin; BAB IV Verifikasi Administrasi Dan Lapangan; BAB V tentang Penetapan Pemberian Izin; BAB VI tentang Jangka Waktu Perizinan; BAB VII tentang Pembentukan Perwakilan LAZ; dan BAB VIII tentang Penetapan Pembukaan Perwakilan LAZ. Adapun dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ terdiri dari 14 pasal yang kandungannya hampir sama dengan KMA Nomor 333 Tahun 2015.

 

IZIN DAN REKOMENDASI

Dari undang-undang dan peraturan yang telah disebutkan diatas sangat jelas bagaimana mekanisme dan syarat-syarat perizinan yang harus dipenuhi untuk pembentukan LAZ Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Pada garis besarnya harus memenuhi dua hal: Pertama, mendapat izin pembentukan LAZ dari Pejabat berwenang; Kedua, mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Hal itu sangat tegas disebutkan dalam Lampiran KMA Nomor 333 Tahun 2015 pada BAB III, pada huruf A berbunyi : “Izin pembentukan LAZ berskala nasional diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS”. Pada huruf B berbunyi: “lzin pembentukan LAZ berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS”. Dan pada huruf C berbunyi:” lzin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS”.


PELANGGARAN

Jika Pengurus calon LAZ ( LAZ yang masih dalam proses pengurusan perizinan) melakukan tindakan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat) maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, sebagaimana disebutkan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”. Dengan sanksi sebagaimana disebutkan pada pasal 41 yang berbunyi :” Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah)”.

Jadi IZIN tersebut menjadi suatu yang mutlak dimiliki oleh Pengurus LAZ sebelum melakukan pemungutan zakat, jika tidak maka Pengurus tersebut dapat dikenai hukum pidana.


MENYIKAPI  PELANGGARAN

Ada dua tindakan yang harus dilakukan oleh Pengurus BAZNAS terhadap Calon Pengurus LAZ mengenai pelanggaran hukum, yakni tindakan preventif  dan tindakan kuratif. Diperlakukan kepada Calon Pengurus LAZ atau Pengurus LAZ yang izin LAZ-nya habis (belum mendapat izin baru).

1.       Tindakan Preventif  merupakan tindakan pencegahan agar pelanggaran tidak dilakukan oleh Calon Pengurus LAZ , seperti; melakukan sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan peraturan lainnya, bimbingan keagamaan, dan memberi peringatan lisan atau tulisan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Bagi Pengurus yang habis masa izin LAZ-nya diberikan peringatan.

2.       Tindakan kuratif adalah tindakan yang dilakukan setelah melalui tindakan preventif, karena Calon atau Pengurus LAZ tidak mengindahkan peringatan pelanggarannya atau terus melakukan pengelolaan zakat padahal izin LAZ-nya belum keluar/ diperpanjang, maka perlu dilaporkan ke Pihak yang berwenang guna menta’ati hukum yang berlaku, sekali gus menghindari munculnya tindakan pelanggaran baru dari Calon-calon Pengurus LAZ lainnya yang belum memperoleh IZIN.

Kedua tindakan tersebut dapat dilakukan secara mandiri sesuai tingkat dan wilayah pengelolaan masing-masing, kecuali Baznas Kabupaten/kota hanya dapat melakukan tindakan preventif karena kewenangan terendah dalam memberikan tindakan kuratif berada pada tingkat provinsi. Hal tersebut terjadi disebabkan izin LAZ kabupaten/kota ada ditingkat kanwil. Namun jika Pengurus Baznas Provinsi tidak berdaya atau mendelegasikan kewenangannya maka dapat dilaksanakan oleh Pengurus Baznas Kabupaten/kota. Dan dalam melakukan tindakan kuratif tersebut harus terlebihdahulu berkoordinasi dengan BAZNAS.

 

Batam, 08 Dzul Qo’dah 1438 H./01 Agustus 2017.

 

Comments